– Koalisi Masyarakat Sipil mengadakan kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film Pesta Babi yang mengangkat isu eksploitasi alam di Papua. Sutradara film tersebut, Dandhy Dwi Laksono, hadir langsung sebagai pembicara dalam forum diskusi.
Selain Dandhy, sejumlah aktivis dan tokoh nasional turut menghadiri acara tersebut, di antaranya Sudirman Said, Todung Mulya Lubis, Lukman Hakim Saifuddin, hingga Beka Ulung Hapsara.
Dalam diskusi itu, Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai terjadi pergeseran orientasi kekuasaan yang semakin menjauh dari kepentingan rakyat. Ia menyebut kebijakan publik dan penunjukan pejabat kini lebih diarahkan untuk kepentingan elektoral dibanding pelayanan masyarakat.
“Ada gejala akut, negara semula alat pembagi kemakmuran pencipta keadilan, direduksi jadi mesin elektoral,” kata Sudirman, Kamis (21/5).
Sudirman juga mengkritik arah penggunaan anggaran negara yang dinilainya tidak lagi berpihak secara merata kepada masyarakat. Ia menyinggung kerusakan alam di Papua yang terjadi atas nama pembangunan.
“Kenapa ada perusakan alam Papua seperti di film “Pesta Babi”? APBN dibagi, tapi tidak untuk seluruh rakyat. Pejabat ditunjuk, tidak untuk melayani rakyat,” tegas Sudirman.
Menurutnya, banyak institusi formal seperti DPR dan partai politik tidak lagi responsif terhadap kritik publik. Karena itu, ia mengajak masyarakat sipil dan generasi muda untuk memperkuat konsolidasi.
“Kita terima? Jangan sampai. Bukan dengan melawan, tapi mengorganisasi diri, mempersiapkan diri. DPR lumpuh, partai lumpuh, itu wake up call buat masyarakat sipil bangkit dan bersatu. Lewat forum ini, waktunya menata diri,” tegasnya.
Sementara itu, mantan Direktur Eksekutif Perludem, Annisa Nur Agustyati, menyoroti tingginya biaya politik yang mendorong praktik eksploitasi sumber daya alam demi kepentingan elite dan penyandang dana politik.
“Kita bisa melihat secara elektoral, bagaimana elite politik mendapatkan pendanaan. Karena besarnya ongkos politik kita, cara-cara eksploitatif-ekstraktif dilakukan. Dana politik dari pengusaha yang tidak gratis itu dikembalikan servisnya oleh politisi kepada yang membiayai,” ungkap Annisa.
Ia menilai dampak dari relasi antara kekuasaan politik dan modal paling terasa di daerah kaya sumber daya alam seperti Papua.
“Alih-alih mendapatkan keadilan distribusi kemakmuran, rakyat Papua justru dihadapkan pada militerisme dan eksploitasi ugal-ugalan,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, aktivis hukum senior, Todung Mulya Lubis, menilai pendekatan keamanan yang dominan di Papua mencerminkan kegagalan negara dalam memperlakukan masyarakat secara adil dan manusiawi.
“Militer hari ini ada di mana-mana. Dari Presiden ke presiden, benih kolonialisme kuat terasa di Papua. Kita kerap lupa, Papua adalah bagian dari Indonesia,” bebernya.
Sedangkan, mantan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, juga menyoroti ketimpangan yang terus terjadi di Papua di tengah eksploitasi sumber daya alam yang berkelanjutan.
“SDA hilang entah ke mana, meninggalkan mereka dalam ketimpangan. Belum cukup juga, terus dieksploitasi. Saya kira kita harus bisa berkata ‘cukup’ atas penderitaan Papua,” ucap Beka.
Di sisi lain, arsitek dan pemikir perkotaan Marco Kusumawijaya mengkritik praktik pembangunan yang justru merusak lingkungan dan mengatasnamakan kepentingan publik. Ia mengajak masyarakat untuk menyatakan penolakan secara terbuka.
“Orang-orang itu melakukan atas nama kita. Maka, kita harus nyatakan kita tidak butuh hal-hal itu. Nyatakan sekeras-kerasnya. Kalau tidak, kita malu sebagai orang Indonesia,” ujar Marco.
Menutup diskusi, mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan pentingnya mengembalikan fungsi negara sebagai pihak yang mendistribusikan keadilan. Ia menegaskan hubungan manusia dengan alam perlu diluruskan kembali.
“Kita ini pada hakikatnya hanya ketitipan saja untuk memelihara-merawat alam, bukan menguasai-memiliki,” pungkasnya.
