Keterlibatan Mitra dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, menyatakan bahwa pihaknya memahami berbagai keresahan yang dihadapi oleh para mitra Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pertemuan dengan Presidium Mitra MBG di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, pada Kamis (25/6), Zulhas menegaskan bahwa pihaknya akan memfasilitasi dialog antara para mitra dan BGN untuk mencari solusi bersama.
Zulhas mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyadari pengorbanan yang dilakukan oleh para mitra dalam mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa semua laporan yang diterima akan dicek dan ditinjau secara detail. Namun, ia juga meminta para mitra untuk bersabar karena saat ini pihaknya sedang membangun komunikasi dengan kepala BGN yang baru.
Untuk memastikan bahwa semua pihak dapat menyampaikan pandangan mereka, Zulhas menyatakan bahwa Presidium Mitra MBG akan diundang dalam rapat koordinasi terbatas bersama BGN dan stakeholder terkait. Tujuannya adalah agar masalah yang muncul di lapangan dapat dibahas dan dicarikan solusinya.
Hadirnya Perwakilan Mitra MBG
Dalam pertemuan tersebut, hadir beberapa perwakilan organisasi mitra MBG yang tergabung dalam presidium, antara lain:
- DPP Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi)
- Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS)
- Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (APGI3T)
- Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong (REL MBG)
- Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN)
Selain itu, turut hadir perwakilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Mereka menyampaikan beberapa aspirasi seperti perlunya keterlibatan mitra dalam penyusunan kebijakan, evaluasi kebijakan moratorium, perlindungan hukum, kepastian usaha, serta penguatan komunikasi antara BGN dengan para mitra sebagai pelaksana program di lapangan.
Potensi Penghematan Anggaran
Alven Stony, perwakilan DPP Gapembi, menyampaikan bahwa awalnya BGN berencana membangun dapur dengan biaya sekitar Rp 4 miliar per unit menggunakan APBN. Namun, dengan keterlibatan mitra, negara dapat menghemat anggaran sangat besar. Jika dikalikan dengan target 27.820 dapur, potensi penghematan mencapai sekitar Rp 111,28 triliun.
Karena itu, Alven menilai para mitra perlu dilibatkan dalam forum rapat, diskusi, maupun perumusan kebijakan bersama BGN. Ia menekankan bahwa keterlibatan mitra akan membuka jalur komunikasi yang efektif antara BGN dan pelaksana program di lapangan. Selain itu, persoalan yang dirasakan langsung di lapangan juga akan diketahui secara lebih jelas.
Dampak Ekonomi dari Program MBG
Herwil Junaidi, Ketua Umum APGI3T, menyampaikan bahwa MBG telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik di wilayah perkotaan maupun kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sayangnya, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil mengalami keterlambatan operasional akibat kebijakan baru.
Ia berharap kebijakan yang diterbitkan tidak justru menghambat percepatan pelaksanaan program di daerah 3T. Wilayah-wilayah ini memerlukan perhatian dan perlakuan khusus.
Tantangan dalam Pelaksanaan Program
M. Nurkhoiron dan Ai Rahmawati, perwakilan dari PBNU, menyampaikan bahwa organisasinya berkomitmen mengembangkan 1.000 titik dapur MBG melalui kerja sama dengan BGN. Namun sampai saat ini hanya 214 dapur pesantren yang beroperasi. Di saat bersamaan, lebih dari 130 dapur masih berhadapan dengan berbagai kendala.
Ia menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini masih pada aspek koordinasi dan komunikasi dengan BGN. Target mereka dalam satu tahun ini adalah merealisasikan harapan Presiden Prabowo Subianto agar 1.000 SPPG di lingkungan pesantren PBNU dapat segera beroperasi.
