Ringkasan Berita:
- Kepala SDN 237 Labongko, Zainal Bakri, mengatakan dari lima guru tersebut hanya satu yang berstatus ASN
- Ia mengatakan, jumlah guru yang tersedia masih jauh dari kebutuhan ideal
- Sudah dua tahun pemerintah tak kunjung membuka penerimaan CPNS, terakhir 2024 pada akhir pemerintahan Jokowi
, MAROS –Sejumlah sekolah di wilayah pelosok Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan masih menghadapi persoalan keterbatasan jumlah guru.
Salah satunya SDN 237 Labongko, Kecamatan Mallawa.
Sekolah tersebut hanya memiliki lima guru untuk melayani 12 kelas yang tersebar di dua lokasi, yakni sekolah induk dan sekolah jarak jauh.
Kepala SDN 237 Labongko, Zainal Bakri, mengatakan dari lima guru tersebut hanya satu yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Sangat, sangat, sangat kekurangan,” kata Zainal kepada Tribun Timur, Rabu (2/9/2026).
Sudah dua tahun pemerintah tak kunjung membuka penerimaan CPNS. Terakhir kali pemerintah membuka seleksi CPNS pada 2024 lalu pada akhir pemerintahan Jokowi.
Ia mengatakan, jumlah guru yang tersedia masih jauh dari kebutuhan ideal.
Dengan 12 kelas, kata dia, sekolah setidaknya membutuhkan 12 guru agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal.
Keterbatasan guru ini membuat pihak sekolah harus membagi guru ke dua lokasi.
“Di induk saya tempatkan tiga guru, dan jarak jauh juga tiga guru. Masing-masing mengajar dua kelas, karena di induk enam kelas, jarak jauh juga enam kelas,” bebernya.
Artinya, satu guru harus menangani dua kelas sekaligus agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Zainal mengatakan pihak sekolah telah berulang kali mengajukan permohonan penambahan guru.
Namun, kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi karena adanya kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan tenaga honorer.
“Sekarang memang penambahan guru honor kita ini di-cut oleh aturan pusat, tidak bisa lagi mengangkat guru honor,” ujarnya.
Kondisi serupa juga dirasakan SDN 88 Sabantang, Kecamatan Tompobulu.
Kepala SDN 88 Sabantang, Kasman, mengatakan sekolah tersebut memiliki tujuh guru untuk melayani lebih dari 60 siswa.
Sekolah tersebut hanya memiliki tiga ruang kelas sehingga sejumlah siswa harus belajar dalam satu kelas secara bersamaan.
“Misalnya, Kelas 1 dan 2 digabung, karena 30 lebih di dalam, jadi disatukan,” katanya.
Akses menuju SDN 88 Sabantang juga menjadi tantangan bagi tenaga pendidik.
Ia mengatakan jarak menuju sekolah sekitar 31 kilometer dengan kondisi jalan didominasi tanjakan dan tikungan.
Untuk menuju sekolah, ia biasanya menggunakan sepeda motor jenis manual karena kondisi medan.
“Perjalanan menuju sekolah menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi guru,” katanya.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maros, Asri Rajab, mengatakan Kabupaten Maros saat ini masih kekurangan 475 guru.
Rinciannya, 348 guru untuk tingkat SD dan 127 guru untuk tingkat SMP.
Ia menyebut, kekurangan guru paling terasa di sekolah-sekolah yang berada di wilayah pelosok.
Persoalan tersebut semakin kompleks karena masyarakat di sejumlah wilayah pelosok rata-rata belum memiliki pendidikan hingga jenjang sarjana.
“Di pelosok hampir rata-rata belum ada yang sarjana,” katanya.
Untuk menyiasati keterbatasan tersebut, tenaga administrasi di sejumlah sekolah ikut membantu proses belajar mengajar.
Asri mengatakan tenaga administrasi yang merupakan penduduk asli wilayah tersebut diarahkan untuk melanjutkan pendidikan di bidang keguruan.
“Setelah memiliki kualifikasi pendidikan guru, mereka nantinya dapat dialihkan profesinya menjadi tenaga pendidik,” ucapnya.
Namun, persoalan lain muncul terkait penggajian tenaga yang membantu proses belajar mengajar.
Tidak semua tenaga tersebut dapat menerima pembayaran menggunakan dana pemerintah.
Asri menjelaskan, tenaga yang telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dapat menerima pembayaran melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai ketentuan.
“Penggajian itu ada yang sudah masuk Dapodik, ada yang tidak masuk Dapodik. Tapi kalau tidak masuk Dapodik dan penduduk asli sana, itu kebijakan kepala sekolah, karena kalau digaji dari pemerintah kan tidak ada regulasinya,” katanya.
“Hanya PPPK penuh, PPPK paruh waktu dan Dapodik yang digaji menggunakan dana BOS,” lanjutnya.
Asri menyebut kebutuhan guru di tingkat SD saat ini paling banyak untuk guru kelas.
Sementara di tingkat SMP, kekurangan masih terjadi pada sejumlah mata pelajaran.
Kebutuhan ideal di tingkat SD minimal enam guru untuk enam kelas.
“Idealnya untuk guru itu kalau SD minimal harus enam sesuai dengan kelas. Selama ini ada guru mengajar di kelas 1 dan kelas 2 juga,” katanya.
