Kebijakan Baru BGN: Larangan Penggunaan Barang Bersubsidi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengeluarkan kebijakan terbaru terkait penggunaan barang bersubsidi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan secara transparan dan adil, serta tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok bahan pangan.
Larangan Penggunaan Barang Bersubsidi
Salah satu poin utama dari kebijakan ini adalah larangan penggunaan barang bersubsidi seperti MinyaKita, gas LPG 3 kilogram (kg), dan beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam operasional dapur MBG. Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa penggunaan komoditas tersebut dilarang keras karena dapat mengganggu tujuan program yang sebenarnya.
“Tidak boleh masak untuk MBG memakai MinyaKita, tidak boleh memakai gas melon 3 kg, dan tidak boleh memakai beras-beras kita SPHP,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Senin (27/7/2026).
Ia juga menyampaikan bahwa BGN akan memberikan sanksi kepada dapur MBG yang melanggar aturan ini. Sanksi bisa berupa surat teguran atau peringatan. Jika pelanggaran terus dilakukan, BGN tidak segan untuk menghentikan operasional dapur tersebut.
Penegakan Kebijakan Harga Acuan
Selain larangan penggunaan barang bersubsidi, BGN juga menegaskan bahwa pengadaan bahan pangan untuk MBG harus sesuai dengan harga acuan pemerintah. Hal ini diterapkan khususnya pada pembelian telur sebagai bahan baku makanan dalam program MBG.
Sudaryono menjelaskan bahwa meskipun harga telur di pasar turun tajam, dapur MBG tetap wajib membeli telur sesuai dengan harga acuan pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi peternak dari kerugian akibat fluktuasi harga.
“Harus membeli telur di harga acuan pemerintah. Untuk memastikan stabilisasi harga peternak tidak dirugikan,” jelas Sudaryono.
Menurutnya, kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa program MBG tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat di tingkat bawah.
Upaya Meningkatkan Transparansi
Di samping itu, BGN sedang membangun sistem pengadaan bahan baku yang lebih transparan. Sistem ini diharapkan dapat memastikan para pemasok mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses pengadaan kebutuhan dapur MBG.
Sudaryono menekankan pentingnya digitalisasi sistem pengadaan untuk mencegah praktik kongkalikong antara pemasok dengan pihak dapur. Ia menyatakan bahwa sistem ini akan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa intervensi yang tidak sehat.
“Kami juga sedang menyiapkan sebuah sistem bagaimana secara adil supplier bahan baku itu kemudian bisa mendapatkan perlakuan adil by system dan lain-lain sehingga menghindari hanky-panky atau menghindari kongkalikong di antara penyedia dan di antara yang membutuhkan atau di antara dapur-dapur,” pungkas Sudaryono.
Dengan kebijakan-kebijakan ini, BGN berharap program MBG dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
