PALANGKA RAYA, .CO
– Penutupan sementara belasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi perhatian khusus dari DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng).
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menyatakan bahwa tindakan tersebut dianggap tepat sebagai upaya menjaga kesehatan dan keselamatan penerima manfaat, terutama kelompok rentan.
Menurut Siti Nafsiah, keberadaan SPPG sangat berkaitan erat dengan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya siswa sekolah, ibu hamil, serta kelompok lain yang membutuhkan perhatian khusus. Oleh karena itu, aspek kebersihan dan keamanan pangan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
“Program ini baik, tetapi perlu disiapkan dengan matang, termasuk perangkat dan standar yang harus dipenuhi. Penutupan sementara ini sudah tepat, karena berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat, seperti siswa-siswi,” ujarnya, Sabtu (18/4).
Anggota DPRD Kalteng Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas ini mengingatkan, tujuan utama program tersebut adalah meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat. Karena itu, jangan sampai pelaksanaannya justru menimbulkan persoalan baru yang dapat merugikan masyarakat.
“Jangan sampai tujuan meningkatkan gizi dan kesehatan justru menimbulkan persoalan baru, seperti keracunan dan lain sebagainya,” tegasnya.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kalteng ini menambahkan, kondisi dapur yang tidak higienis berpotensi menimbulkan berbagai risiko kesehatan, mulai dari kualitas makanan yang tidak terjaga hingga penyebaran penyakit akibat kontaminasi bakteri. Oleh sebab itu, standar kebersihan yang telah ditetapkan melalui sertifikasi harus dipenuhi secara menyeluruh.
Nafsiah juga mendorong para pengelola SPPG segera melakukan pembenahan, baik dari sisi fasilitas maupun kelengkapan administrasi, agar dapat kembali beroperasi setelah seluruh persyaratan terpenuhi.
“Mereka harus memenuhi standar-standar tersebut. Artinya, untuk bisa beroperasi kembali, semua sertifikat harus sudah dipenuhi,” pungkasnya.
Peran Penting SPPG dalam Masyarakat
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan nutrisi yang cukup, terutama anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberian makanan bergizi dan seimbang.
Namun, keberadaan SPPG juga harus diiringi dengan standar kebersihan dan kesehatan yang ketat. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi masalah kesehatan akibat makanan yang tidak layak konsumsi.
- Beberapa SPPG yang tidak memenuhi standar SLHS harus ditutup sementara hingga memenuhi persyaratan.
- Proses sertifikasi SLHS merupakan langkah penting untuk memastikan keamanan pangan.
- Masyarakat harus dilindungi dari risiko keracunan atau penyakit yang bisa muncul akibat kekurangan kebersihan.
Langkah yang Harus Diambil oleh Pengelola SPPG
Pengelola SPPG diminta untuk segera melakukan pembenahan, baik dari segi fasilitas maupun administrasi. Hal ini penting agar mereka dapat kembali beroperasi setelah memenuhi standar yang ditetapkan.
- Pembenahan fasilitas meliputi perbaikan kondisi dapur, penyimpanan bahan makanan, dan kebersihan lingkungan.
- Kelengkapan administrasi mencakup dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses sertifikasi.
- Pelatihan bagi staf dan pengelola SPPG juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan dan kesehatan.
Dampak Jangka Panjang
Penutupan sementara SPPG yang tidak memenuhi standar SLHS diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih aman dan berkualitas.
Selain itu, langkah ini juga menjadi pengingat bagi pengelola SPPG untuk lebih serius dalam menjalankan program tersebut. Dengan mematuhi standar higiene dan sanitasi, SPPG dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
