Kemudahan Pembayaran Pajak Kendaraan di Jawa Barat
Jika Anda memiliki kendaraan bermotor dan ingin memperpanjang pajaknya, kini ada kabar baik bagi masyarakat Jawa Barat. Meskipun tidak perlu melampirkan KTP pemilik sebelumnya, tetap ada dua dokumen penting yang harus dibawa saat melakukan pembayaran pajak kendaraan.
Proses Perpanjang Pajak Kendaraan di Jabar
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kemudahan dalam proses pembayaran pajak kendaraan yang dibeli bekas. Salah satu kebijakan terbaru adalah bahwa pemilik kendaraan tidak perlu melampirkan KTP pemilik lama saat membayar pajak tahunan. Namun, meski begitu, masih ada dokumen lain yang wajib disiapkan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa masyarakat kini cukup membawa dua dokumen utama untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan KTP pihak yang menguasai kendaraan. Kebijakan ini berlaku bagi wajib pajak pribadi maupun perusahaan.
“Kemudahan ini berlaku bagi wajib pajak pribadi maupun perusahaan. Semoga kemudahan ini memperlancar seluruh layanan Samsat di Jabar dan memperlancar masyarakat membayar pajak,” ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi.
Manfaat Kebijakan Baru
Kebijakan ini menjadi angin segar, terutama bagi masyarakat yang membeli kendaraan bekas. Selama ini, ketiadaan KTP pemilik pertama sering kali membuat proses pembayaran pajak menjadi terhambat, bahkan berujung pada tunggakan. Dengan aturan baru ini, proses pembayaran pajak tahunan menjadi jauh lebih praktis.
Namun, perlu dicatat bahwa relaksasi ini hanya berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan. Artinya, kebijakan ini tidak berlaku untuk proses perpanjang pajak kendaraan 5 tahunan.
Aturan untuk Pajak 5 Tahunan
Proses bayar pajak kendaraan 5 tahunan tetap membutuhkan dokumen lebih lengkap karena melibatkan penggantian pelat nomor serta pembaruan data kendaraan. Perpanjang STNK 5 tahunan tetap membutuhkan KTP pemilik lama. Jika tidak ada, maka solusinya hanyalah balik nama.
Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk perpanjangan STNK lima tahunan meliputi:
* STNK asli dan fotokopi
* BPKB asli dan fotokopi
* KTP asli pemilik lama sesuai data kendaraan
Jika diwakilkan, juga diperlukan surat kuasa, dan kendaraan wajib dibawa untuk proses cek fisik.
Solusi untuk Pemilik Kendaraan
Meski terdengar cukup merepotkan, pemerintah sebenarnya sudah memberikan solusi. Jika KTP pemilik lama tidak tersedia, pemilik kendaraan disarankan untuk segera melakukan balik nama agar proses administrasi ke depan menjadi lebih mudah.
“Lebih baik motornya di-balik nama, mobilnya di-balik nama karena menggunakan mobil dan motor atas nama sendiri jauh lebih gagah dibanding atas nama orang lain. Yuk kita balik nama kendaraan bermotor agar kita punya nama di mobil kita di motor kita,” ujar Dedi, dilansir dari Instagram resmi Bapenda Jabar.
Kesimpulan
Kesimpulannya, meski kebijakan baru memberikan kemudahan signifikan untuk pajak tahunan, aturan untuk pajak 5 tahunan masih tetap mengikuti prosedur yang lebih ketat. Bagi pemilik kendaraan, melakukan balik nama menjadi langkah paling praktis agar ke depan tidak lagi terkendala urusan administrasi.
Sebagai informasi tambahan, pemilik kendaraan di Jawa Barat kini tidak lagi perlu menunjukkan KTP pemilik pertama ketika hendak membayar PKB. Wajib pajak cukup menunjukkan STNK dan KTP pihak yang menguasai kendaraan. Kebijakan yang dimaksud termuat dalam Surat Edaran (SE) Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA yang dinyatakan berlaku sejak 6 April 2026.
