Kritik terhadap Pengukuhan Joko Widodo sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor
Yohanes Niko Seran Sakan, anggota Germas Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kefamenanu, menyampaikan kritik terhadap pemberian gelar sesepuh Raja-raja Timor kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Ia menilai bahwa pengukuhan tersebut perlu ditinjau kembali karena adanya kemungkinan keterkaitan dengan dinamika politik nasional.
Menurut Yohanes, tidak masalah jika Jokowi diberi penghormatan adat karena jasa-jasanya bagi masyarakat Timor. Namun, yang menjadi perhatian utama adalah agar simbol dan kehormatan adat tidak berubah menjadi komoditas politik.
Ia khawatir apabila penghormatan terhadap adat hanya dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan atau identitas masyarakat, bukan sebagai alat untuk membangun legitimasi politik. Menurutnya, jika hal ini terjadi, maka kesakralan dan independensi lembaga adat akan semakin terkikis.
Yohanes menekankan bahwa dalam situasi saat ini, di mana ada spekulasi mengenai peluang politik keluarganya menjelang Pemilu 2029, lembaga adat harus menjaga jarak dari segala hal yang bisa menciptakan persepsi negatif. Dengan demikian, marwah dan independensi adat tetap terjaga.
Prosesi Pengukuhan Joko Widodo sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor
Presiden Joko Widodo resmi menerima pengukuhan sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor dalam prosesi adat yang digelar pada Festival Budaya dan Festival Gajah di kawasan LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, pada Sabtu (1/8/2026). Prosesi berlangsung khidmat dan disaksikan oleh ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan.
Sejumlah raja dan tokoh adat dari berbagai kerajaan di Pulau Timor hadir dalam upacara tersebut, mengenakan busana kebesaran adat. Pengukuhan Jokowi ditandai dengan penyerahan atribut berupa kain kebesaran adat oleh para raja sebagai simbol penghormatan dan penerimaan secara adat.
Prosesi ini diikuti oleh para raja dari Kerajaan Sonbai, Kerajaan Kupang, Kerajaan Amarasi, Kerajaan Amfoang, Kerajaan Taebenu, Kerajaan Amanuban, Kerajaan Amanatun, Kerajaan Mollo, Kerajaan Belu/Nenuk/Tasifeto, Kerajaan Malaka, serta Kerajaan Insana, Biboki, dan Miomaffo.
Kegiatan Sebelum Prosesi Adat
Sebelum menghadiri prosesi adat tersebut, Jokowi lebih dahulu mengikuti kegiatan Car Free Day di Jalan El Tari bersama rombongan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Agenda kemudian dilanjutkan dengan menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Nusa Tenggara Timur di Hotel Harper Kupang.
Setelah menerima pengukuhan, Jokowi yang didampingi Ketua DPW PSI NTT, dr. Christian Widodo, secara resmi membuka Festival Budaya dan Festival Gajah. Pembukaan festival dilanjutkan dengan karnaval budaya yang menampilkan tarian tradisional, musik daerah, parade busana adat, serta berbagai atraksi seni dari sejumlah daerah di Pulau Timor.
